INFO PERATURAN – Peraturan Gubernur Banten Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK
Peraturan Gubernur Banten Nomor 5 Tahun 2018 ini ditetapkan dengan pertimbangan:
- Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam proses pengurusan perijinan dan non perijinan perlu adanya pengaturan yang terukur dan dibakukan pada standar operasional prosedur dalam pelaksanaannya.
Dasar hukum Peraturan Gubernur Banten Nomor 5 Tahun 2018 ini adalah:
- Undang-Undang No 23 Th 2000
- Undang-Undang No 25 Th 2007
- Undang-Undang No 25 Th 2009
- Undang-Undang No 23 Th 2014 yg telah diubah dg Undang-Undang No 9 Th 2015
- Peraturan Presiden Nomor 97 Th 2014
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Th 2006
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Th 2011
- Permenpan No 35 Th 2012
- Per.Kep BKPM No 5 Th 2013
- Peraturan Daerah Prov. Banten No 7 Th 2011
- Peraturan Daerah Nomor 8 Th 2016
- Peraturan Gubernur Banten No 25 Th 2012 yg telah diubah dg Pergub Banten No 11 Th 2015.
1. Ketentuan Umum;
2. Ruang Lingkup SOP;
3. Ketentuan Penutup.
DETAIL PERATURAN
STATUS PERATURAN
Mencabut :
- Peraturan Gubernur Banten Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
Download Peraturan Gubernur Banten Nomor 5 Tahun 2018 melalui link di bawah ini:
Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/
Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.
Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@infoperaturan.id, terima kasih.