Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 65 Tahun 2018

INFO PERATURAN – Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan

ABSTRAK

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 65 Tahun 2018 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian tugas dan fungsi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;
2. bahwa Standar Operasional Prosedur merupakan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan;

Dasar hukum Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 65 Tahun 2018 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009
14. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009
16. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009
17. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
18. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
19. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009
20. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009
21. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
22. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009
23. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
24. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014
25. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
26. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
27. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014
28. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015
29. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986
30. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995
31. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995
32. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998
33. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004
34. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
35. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006
36. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008
37. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009
38. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010
39. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010
40. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012
41. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012
42. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012
43. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012
44. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
45. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014
46. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
47. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
48. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
49. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018
50. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
51. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.17/ Men/2008
52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011
53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011
54. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011
55. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
56. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012
57. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/ 9/2013
58. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
59. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
60. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017
61. Keputusan Menteri Sosial Nomor 73/Huk/2002
62. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2013
63. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2014
64. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016
65. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 064 Tahun 2014
66. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 085 Tahun 2015
67. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016
68. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 04 Tahun 2017
69. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0136 Tahun 2017

PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Kewenangan;
3. Pelayanan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan;
4. Standar Operasional Prosedur;
5. Tata Kerja;
6. Sarana dan Prasarana;
7. Ketentuan Penutup;

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 65 Tahun 2018 melalui link di bawah ini:

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@infoperaturan.id, terima kasih.