INFO PERATURAN – Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit
ABSTRAK
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2016 ini ditetapkan dengan pertimbangan:
- bahwa tanah yang difungsikan sebagai lahan perkebunan merupakan karunia dan rahmat Allah SWT, yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, karenanya wajib disyukuri, dikelola dan dimanfaatkan secara optimal, berwawasan lingkungan, berkelanjutan, dan terpadu, untuk sebesar-sebesarnya bagi kemak muran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- bahwa usaha perkebunan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang berperan dalam peningkatan pendapatan masyarakat dan Daerah, yang saat ini berkembang dengan pesat sehingga perlu dilakukan penataan, pengaturan, pembinaan dan pengawasan serta pengendalian melalui pengelolaan usaha perkebunan kelapa sawit;
- bahwa pengelolaan usaha perkebunan kelapa sawit sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.
Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2016 ini adalah:
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994;
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007;
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007;
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009;
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995;
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995;
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996;
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999;
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001;
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2009;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012;
- Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005;
- Permentan Nomor 2 Tahun 2006;
- Permentan Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2006;
- Permentan Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006;
- Permentan Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007;
- Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013;
- Permentan Nomor 37/Permentan/OT.140/8/2006;
- Permentan Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2006;
- Permentan Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007;
- Permentan Nomor -/Permentan/OT.140/2/2009;
- Permentan Nomor 14/Permentan/PL.110/2009;
- Permentan Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;
- Peraturan Daerah Prov. Kalsel Nomor 1 Tahun 2008;
- Peraturan Daerah Prov. Kalsel Nomor 3 Tahun 2008;
- Peraturan Daerah Kab. Batola Nomor 6 Tahun 2012.
DETAIL PERATURAN
STATUS PERATURAN
Belum ada data…
Download Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2016 melalui link di bawah ini:
Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/
Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.
Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.