Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2018

INFO PERATURAN – Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kabupaten Cilacap

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2018 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

  1. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan di bidang perhubungan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam rangka mendukung perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Cilacap diperlukan sistem perhubungan yang terpadu, handal, selamat, lancar, tertib, nyaman, berdayaguna dan berhasil guna;
  2. bahwa penyelenggaraan perhubungan di Kabupaten Cilacap telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Cilacap dan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Cilacap sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika peraturan perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kabupaten Cilacap;

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2018 ini adalah:

  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
  5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
  7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
  8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
  9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
  13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Perairan
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
  26. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
  27. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  28. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
  29. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  30. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan
  31. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
  32. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
– Ketentuan Umum – Asas dan Tujuan – Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan – Penyelenggaraan Perkeretaapian – Penyelenggaraan Pelayaran – Penyelenggaraan Penerbangan – Penyidikan – Ketentuan Pidana – Ketentuan Lain-lain – Ketentuan Peralihan – Ketentuan Penutup

DETAIL PERATURAN

Entitas
Pemerintah Kabupaten Cilacap

Nomor
6 Tahun 2018

Tahun
2018

Tentang
Penyelenggaraan Perhubungan di Kabupaten Cilacap

Ditetapkan Tanggal
16 Agustus 2018

Diundangkan Tanggal
16 Agustus 2018

Berlaku Tanggal
16 Agustus 2018

Sumber
LD No 6/2018

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2018 melalui link di bawah ini:

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@infoperaturan.id, terima kasih.

Bagikan:

Tinggalkan komentar