Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 07 Tahun 2011

INFO PERATURAN – Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 07 Tahun 2011 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Kabupaten Pulau Morotai merupakan daerah pemekaran baru yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat. potensi daerah harus dikelolah secara baik termasuk potensi air tanah sehingga pemanfaatan atau pengambilannya secara terukur dan dapat menunjang penerimaan pendapatan asli daerah. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Air Bawah Tanah adalah merupakan pajak Kabupaten/Kota sehingga perlu diatur dengan peraturan daerah. berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai tentang Pajak Air Tanah.

Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 07 Tahun 2011 ini adalah:

1. UUD 1945 Pasal 18 ayat (6)
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
8. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010
13. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010
14. .

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pajak Air Tanah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak, Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak, Wilayah Pemungutan, Masa Pajak, dan Saat Pajak Terutang, Tata Cara Pemungutan Pajak, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan, Kedaluwarsa Penagihan, Keberatan dan Banding, Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, Pembukuan dan Pemeriksaan, Instansi Pemungut, Insentif Pemungutan, Ketentuan Khusus, Ketentuan Sanksi, Penyidikan.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 07 Tahun 2011 melalui link di bawah ini:

Preview Dokumen

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.