Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2010

INFO PERATURAN – Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2010 ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan pembangunan perekonomian, bahwa dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab, diperlukan usaha untuk membina dan menggali serta meningkatkan sumber pendapatan asli daerah;
2. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan menyertakan modal pada pihak ketiga dengan tetap memperhatikan faktor pengamanan kekayaan daerah;
3. bahwa Peraturan Daerah Kota Pekalongan yang mengatur penyertaan modal daerah pada pihak ketiga, dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu disempurnakan;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga;

Dasar hukum Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2010 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992;
16. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008;
17. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009;
18. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2009;

Peraturan Daerah ini mengatur tentang maksud dan tujuan, bentuk penyertaan modal daerah, tata cara penyertaan modal, hasil usaha, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban, pembinaan dan pengendalian, ketentuan peralihan.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Mencabut :

1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 8 Tahun 1992

Download Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2010 melalui link di bawah ini:

Sumber file : https://jdih.pekalongankota.go.id/

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@infoperaturan.id, terima kasih.