Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2013

INFO PERATURAN – Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2013 ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa dalam rangka bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan, kelurahan sebagai salah satu perangkat daerah harus memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat secara efektif dan efisien;
2. bahwa guna memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, dalam penggabungan kelurahan perlu memperhatikan batasan-batasan mengenai jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja serta sarana dan prasarana pemerintahan;
3. bahwa pengaturan tentang Penggabungan Kelurahan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;

Dasar hukum Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2013 ini adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005;

Peraturan Daerah ini mengatur tentang tujuan, syarat pembentukan , penggabungan kelurahan, pembiayaan, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Mencabut :

1. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2000

Download Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2013 melalui link di bawah ini:

Sumber file : https://jdih.pekalongankota.go.id/

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@infoperaturan.id, terima kasih.