Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2023

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2023 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, memperoleh pelayanan kesehatan, serta bebas dari Diskriminasi dan Stigmatisasi;
bahwa Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immuno-Deficiency Syndrome masih menjadi masalah kesehatan yang berdampak pada penurunan kualitas sumber daya manusia yang dapat menimbulkan berbagai masalah sosial ekonomi, sehingga diperlukan upaya penanggulangan;
bahwa Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Human Immunodefficiency Virus (HIV) dan Acquired Immune Defficiency Sindrome (AIDS) belum dapat menampung perkembangan hukum serta kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immuno-Deficiency Syndrome;

Dasar hukum Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2023 ini adalah:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006;
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022;