Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2016

INFO PERATURAN – Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

ABSTRAK

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2016 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Dalam rangka menciptakan ketertiban, transparansi dan akuntabiltas pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan dan memantapkan pelaksanaan fungsi pelayanan umum pemerintah daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (Good Governance), perlu adanya aturan pengelolaan keuangan yang mengikat seluruh pejabat atau pihak terkait dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk melaksanakan Pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 330 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dasar hukum Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2016 ini adalah:

1. Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dengan sistematika sebagai berikut. Bab 1:
Ketentuan Umum. Bab 2:
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah. Bab 3:
Azas Umum dan Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Bab 4:
Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Bab 5:
Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Bab 6:
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Bab 7:
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Bab 8:
Pengelolaan Kas. Bab 9:
Penatausahaan Keuangan Daerah. Bab 12:
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Bab 13:
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah. Bab 14:
Kerugian Negara. Bab 15:
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Bab 16:
Ketentuan Penutup.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2016 melalui link di bawah ini:

Sumber file : https://jdih.kaltaraprov.go.id/

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@infoperaturan.id, terima kasih.