Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016

INFO PERATURAN – Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

ABSTRAK

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

Pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Perlu dinetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dasar hukum Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 ini adalah:

Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
efisiensi;
efektivitas;
pembagian habis tugas;
rentang kendali;
tata kerja yang jelas, dan
fleksibilitas. Susunan Perangkat Daerah terdiri dari:
Sekretariat Daerah;
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua;
Sekretariat Majelis Rakyat Papua;
Inspektorat;
Dinas, dan
Badan. Badan Daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, yang dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi yaitu:
Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelas A untuk beban kerja besar, dan
Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelas B untuk beban kerja kecil. Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri. Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) Staf Ahli.