INFO PERATURAN – Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penguatan Peran Walikota/bupati dalam Fungsi Koordinasi Penataan Kawasan
ABSTRAK
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2022 ini ditetapkan dengan pertimbangan:
- bahwa salah satu kekhususan Provinsi DKI Jakarta yang berkedudukan sebagai Ibukota Negara menjadikan kedudukan kota dan kabupaten administrasi setara dengan dinas/badan sebagai perangkat daerah, sehingga membutuhkan pengaturan khusus untuk mendukung keharmonisan penyelenggaraan urusan pemerintahan serta dalam rangka optimalisasi pelaksanaan fungsi koordinasi penataan kawasan pada tingkat Kota/kabupaten administrasi, perlu diatur mekanisme penguatan peran Walikota/Bupati pada kota/kabupaten administrasi dengan PERGUB tentang Penguatan Peran Walikota/Bupati Dalam Fungsi Koordinasi Penataan Kawasan.
Dasar hukum Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2022 ini adalah:
- Dasar hukum PERGUB ini adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016
- Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016
- Peraturan Gubernur Nomor 287 Tahun 2016
- serta Pergub Nomor 101 Tahun 2018.
PERGUB ini berisi tentang koordinasi penataan kawasan, penyelenggaraan koordinasi penataan kawasan, tata kerja dan tahapan koordinasi penataan kawasan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, sistem teknologi dan informasi, kerja sama, serta pembiayaan.
DETAIL PERATURAN
STATUS PERATURAN
Belum ada data…
Download Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2022 melalui link di bawah ini:
Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/
Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.
Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@infoperaturan.id, terima kasih.