Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 28 Tahun 2017

INFO PERATURAN – Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 085 Tahun 2009 Tentang Pengaturan Pengecualian Kewenangan Pelaksanaan Mekanisme Belanja Makanan dan Minuman pada Panti-panti di Lingkungan Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

ABSTRAK

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 28 Tahun 2017 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Panti-panti di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan dan dalam rangka efisiensi dan kecepatan pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman para penghuni panti-panti, perlu ditetapkan pengecualian atas ketentuan pengadaan barang dan jasa sebagaimana berlaku pada umumnya untuk lingkup pengadaan barang dan jasa pada instansi pemerintah khususnya makanan dan minuman (konsumsi);
2. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 085 Tahun 2009 tentang Pengaturan Pengecualian Kewenangan Pelaksanaan Mekanisme Belanja Makanan Dan Minuman Pada Panti-Panti di Lingkungan Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, sudah kurang relevan lagi dengan dinamika perkembangan dan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan.

Dasar hukum Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 28 Tahun 2017 ini adalah:

1. Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005
15. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009
17. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
18. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011
19. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011
20. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011
21. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011
22. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
23. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
24. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016
25. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980
26. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988
28. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998
29. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
30. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
31. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
32. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
33. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012
34. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015
35. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
36. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014
37. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
40. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007
41. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009
42. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2011
43. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016
44. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012
45. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 085 Tahun 2009 tentang Pengaturan Pengecualian Kewenangan Pelaksanaan Mekanisme Belanja Makanan Dan Minuman Pada Panti-Panti di Lingkungan Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan diubah, yaitu Untuk batas pengadaan makanan dan minuman sampai dengan Rp150.000.000,00 diberikan kewenangan langsung kepada kepala panti selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang;
Untuk batas pengadaan makanan dan minuman lebih dari Rp150.000.000,00 sampai dengan Rp200.000.000,00 harus mendapat persetujuan Kepala Dinas Sosial selaku Pengguna Anggaran, dan
Untuk batas pengadaan makanan dan minuman lebih dari Rp200.000.000,00 harus mendapat ijin tertulis dari Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 28 Tahun 2017 melalui link di bawah ini:

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@infoperaturan.id, terima kasih.