Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 21 Tahun 2020

INFO PERATURAN – Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah

ABSTRAK

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 21 Tahun 2020 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan melalui peningkatan investasi yang memanfaatkan potensi sumber daya alam daerah, melalui penciptaan iklim investasi yang memberikan keuntungan ekonomi bagi dunia usaha, diantaranya dengan cara memberikan kemudahan birokrasi pelayanan perizinan yang dilakukan secara profesional, transparan, efisien dan efektif. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, terdapat perubahan nomenklatur perizinan dan non perizinan serta mekansime dan prosedur penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan perlu diganti

Dasar hukum Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 21 Tahun 2020 ini adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014
9. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016

Maksud diselenggarakan PTSP, adalah sebagai upaya:
a. terwujudnya pelayanan perizinan dan Non Perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum, dan
b. terwujudnya hak-hak masyarakat dan investor untuk mendapatkan pelayanan dibidang perizinan dan Non Perizinan.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Mencabut :

1. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
2. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Download Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 21 Tahun 2020 melalui link di bawah ini:

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@infoperaturan.id, terima kasih.