INFO PERATURAN – Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perhutanan Sosial
ABSTRAK
Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 34 Tahun 2018 ini ditetapkan dengan pertimbangan:
- bahwa Provinsi Kalimantan Timur memiliki sumber daya kehutanan yang dapat menjadi bagian kegiatan ekonomi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian fungsi hutan. Perhutanan sosial mempunyai suatu tujuan dalam hal melakukan pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan ekonomi melalui tiga pilar yang meliputi lahan, kesempatan usaha dan sumber daya manusia. Permen LHK No.P.83 Tahun 2016 tentang perhutanan sosial, dimana pemberian Hak pengelolaan Hutan Desa, izin usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dapat didelegasikan kepada Gubernur. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Perhutanan Sosial
Dasar hukum Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 34 Tahun 2018 ini adalah:
- Dasar Hukum: UUD RI tahun 1945 Pasal 18 ayat (6)
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
- Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2007
- Permenhut No.P.85 Tahun 2014
- Permen LHK P.88 Tahun 2015
- Permen LHK P/32 Tahun 2015
- Permen LHK No.P.83 Tahun 2016
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Penyelenggaraan Perhutanan Sosial meliputi:
wewenang perhutanan sosial;
pemberian akses hukum;
hak, kewajiban dan larangan;
penyusunan program;
monitoring dan evaluasi;
sistem informasi;
pengawasan;
sanksi administratif, dan pembiayaan
DETAIL PERATURAN
STATUS PERATURAN
Belum ada data…
Download Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 34 Tahun 2018 melalui link di bawah ini:
Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/
Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.
Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@infoperaturan.id, terima kasih.