INFO PERATURAN – Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Gubernur kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal
ABSTRAK
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 22 Tahun 2019 ini ditetapkan dengan pertimbangan:
- Untuk memaksimalkan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang kesehatan, perdagangan dan pekerjaan umum oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat diperlukan pelimpahan kewenangan Gubernur
Dasar hukum Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 22 Tahun 2019 ini adalah:
- Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958,
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007,
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008,
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009,
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014,
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012,
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014,
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017,
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018,
- Permen Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018,
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015,
- Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017
Pelimpahan Kewenangan Gubernur Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat Untuk Penandatanganan Perizinan dan Non perizinan di Bidang Penanaman Modal,
DETAIL PERATURAN
STATUS PERATURAN
Belum ada data…
Download Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 22 Tahun 2019 melalui link di bawah ini:
Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/
Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.
Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@infoperaturan.id, terima kasih.