Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 52 Tahun 2017

INFO PERATURAN – Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Provinsi Ntb

ABSTRAK

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 52 Tahun 2017 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. -bahwa Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah dibentuk dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali -bahwa penyesuaian dan penataan kembali dilakukan karena perubahan Nomenklatur pengelola dan susunan keanggotaan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa

Dasar hukum Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 52 Tahun 2017 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
10. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, TERDIRI DARI X BAB DAN 23 PASAL

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 52 Tahun 2017 melalui link di bawah ini:

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@infoperaturan.id, terima kasih.