Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2019

INFO PERATURAN – Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/jasa Provinsi Nusa Tenggara Barat

ABSTRAK

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2019 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Unit layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi NTB perlu di sesuaikan kelembagaan, tugas dan fungsinya sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri. Penyesuaian dimaksud untuk menjamin pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa agar lebih terintegrasi sesuai dengan tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi NTB

Dasar hukum Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2019 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958,
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999,
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008,
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009,
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014,
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017,
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014,
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017,
10. PerPres Nomor 106 Tahun 2007,
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018,
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007,
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018,
15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018,
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007,

Pembentukan, Keududukan Klasifikasi, Ruang Lingkup Tugas, Dan Fungsi UKPBJ

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2019 melalui link di bawah ini:

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@infoperaturan.id, terima kasih.