Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 48 Tahun 2020

INFO PERATURAN – Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pengelola Toba Caldera Unesco Global Geopark

ABSTRAK

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 48 Tahun 2020 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Geapark Sebagai Destinasi Pariwisata ;
2. bahwa berdasarkan hasil sidang Badan Eksekutif UNESCO tanggal 7 Juli 2O2A, Geopark Kaldera Toba disahkan menjadi anggota UNESCO Global Geopark pada Konfrensi ke 209 oleh Badan Eksekutif UNESCO, yang rnenyimpulkan dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Pengelol, a Toba Caldera UNESCO Global Geopark;
3. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2018 telah ditetapkan Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba Provinsi Sumatera Utara, sehingga herdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Peraturan Guberrrur dimaksud perlu dicabut;

Dasar hukum Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 48 Tahun 2020 ini adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembenfukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Ind.onesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Surnber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya {kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O1O tentang Cagar Budaya pembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 13O, Tambahan Lembaran Negara Republik Iadonesia Nomor 5168);
9. Undang-L-Indang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584 sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan UndangUndang Nornor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian AIam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52171 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1O8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 20 1 1 tentang Pengeloaan Kawasan Suaka Alam. d.an Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
11. 11,
12. Peraturan Pernerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Talrun 2010-2O25 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52621;
13. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariurisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147);

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 48 Tahun 2020 melalui link di bawah ini:

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@infoperaturan.id, terima kasih.