Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2019

Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2019 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa upaya perbaikan kualitas lingkungan serta perubahan perilaku masyarakat Kota Balikpapan ke arah yang lebih sehat, perlu menggalakkan kegiatan gerakan masyarakat hidup sehat;
bahwa dalam rangka mempercepat dan mensinergikan kegiatan gerakan masyarakat hidup sehat sebagai upaya promotif dan preventif hidup sehat, guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit, diperlukan Pedoman Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kota Balikpapan;
bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Pasal 9 huruf b Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Wali Kota melaksanakan kegiatan yang mendukung gerakan masyarakat hidup sehat yang didasarkan pada kebijakan daerah dan Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat di wilayahnya dengan peraturan kepala daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Gerakan masyarakat Hidup Sehat;

Dasar hukum Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2019 ini adalah:

UUD 1945 Pasal 18 ayat (6);
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015;
Permen PPN/Kepala BAPPENAS Nomor 11 Tahun 2017;
PERGUB Nomor 55 Tahun 2017.