Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2020

INFO PERATURAN – Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi

ABSTRAK

Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2020 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemberantasan korupsi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata cara pendaftaran / pengumuman dan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara Negara, penyelenggara Negara wajib menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi

Dasar hukum Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2020 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956,
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999,
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002,
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014,
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014,
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2014, Inpres Nomor 5 Tahun 2014,
8. Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016,
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016,

Sistematika Perwako ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum 2. Maksud dan Tujuan 3. Wajib Lapor LHKPN 4. Penyampaian LHKPN 5. Pengelola LHKPN 6. Tindakan Administrasi 7. Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin 8. Ketentuan Penutup

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2020 melalui link di bawah ini:

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@infoperaturan.id, terima kasih.