Peraturan Walikota Depok Nomor 34 Tahun 2017

INFO PERATURAN – Peraturan Walikota Depok Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Depok Nomor 127 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2017

ABSTRAK

Peraturan Walikota Depok Nomor 34 Tahun 2017 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Berdasarkan ketentuan Romawi V angka 13 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2017;
2. bahwa program dan kegiatan yang dibiayai dari DBH-CHT, DBH-SDA Tambahan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus, DBH-DR, DAK, Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, Dana Keistimewaan DIY, Dana Darurat, Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dan dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara: a) menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinana DPRD;
3. b) Menyusun RKA-SKPD dan mengesahkan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
4. dan c) Ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD, atau dicantumkan dalam LRA, apabila pemda telah menetapkan perubahan APBD atau tidak melakukan perubahan APBD. Berdasarkan ketentuan ketentuan Romawi III.2.a7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2017, belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada TA 2017, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 162 (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kriteria belanja untuk keperluan mendesak mencakup: a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
5. dan b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Berdasarkan ketentuan Romawi V angka 11 huruf d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2017, kegiatan lain diluar tanggap darurat yang didanai melalui belanja tidak terduga dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja SKPD berkenaan dan/atau belanja PPKD. Berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD, pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah, dan pergeseran tersebut dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Perda tentang Perubahan APBD. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Perwali Depok tentang Perubahan Ketiga atas Perwali Depok Nomor 127 Tahun 2016 tentang APBD Kota Depok TA 2017.

Dasar hukum Peraturan Walikota Depok Nomor 34 Tahun 2017 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977
17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
24. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
27. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007
28. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
29. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
30. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009
31. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010
32. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
33. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
34. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011
35. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012
36. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
37. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2017
38. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009
39. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016
48. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014
49. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2005
50. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2007
51. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2007
52. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008
53. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008
54. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2016
55. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016
56. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016
57. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2016
58. Peraturan Walikota Depok Nomor 127 Tahun 2016.

Dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 127 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Depok Tahun Anggaran 2017.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Mengubah :

1. Peraturan Walikota Depok Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Depok Nomor 127 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2017

Download Peraturan Walikota Depok Nomor 34 Tahun 2017 melalui link di bawah ini:

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@infoperaturan.id, terima kasih.