Peraturan Walikota Kendari Nomor 24 Tahun 2016

INFO PERATURAN – Peraturan Walikota Kendari Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kendari Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2016

ABSTRAK

Peraturan Walikota Kendari Nomor 24 Tahun 2016 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa dalam rangka memennhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2016, telah ditetapkan Peraturan Walikota Kendari Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kola Kendari Tahun Anggaran 2016 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016;
2. bahwa dalam rangka memenuhi keperluan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang strategis dan mendesak sehingga perlu melakulcar i pergeseran anggaran;
3. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hurul”
4. b, perlu rnenetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Alas Peraturan Walikota Kendari Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendaxi Tahun Anggaran 2016;

Dasar hukum Peraturan Walikota Kendari Nomor 24 Tahun 2016 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaraii Negara Republik Indonesia Tahmi 1995 Nomor 44 Tambahan Lembarkn Negara Republik Indonesia Nomor 3602)
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republilr. Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republilr Indonesia Nomor 3851)
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
4. Keuangan Negara 2003 Nomor 47,
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pe:mcriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara j (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Siltem Perencanaan Pembungunan Nasional (Lembaran Negara RepubtiIJ: Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah [ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repub.lik Indonesia Nom~r 4438)
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Da.erah dan Retribusi Daerah [Lembaran Negara Republik Indohesia Tahun 2009
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Daria Pertimbangnn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi~ Nomor 4575)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repub.lik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5049)
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perat.uran Perundang-Undangan [Lembaran Negara:kepublik Indonesia Tahun 2011Nornor82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran ·
14. Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perat:uran Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun !2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 712)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara iRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerin tah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas Pcraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Barlau Layanan Um um (Lembaran Negara Republik lndo~esia Tahun ·
17. 20 I 2 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indone:sia Nomor 5340)
18. Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pernerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahani Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155)
19. PeTaturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 )
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 ·
21. tentang pedoman Penyusunan dan penerapan _Standar Pelayanan Minimal [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585)
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
23. tentang pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ~005 Nomor. 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 kentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan: Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165)
26. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tent.ang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219)
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272)
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengeloJaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 J Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
30. tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Pan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Neg~ri Nomor 36 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 2015 Peratnran Kepala Daerah, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
31. Peraturan Meriteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tent:ang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahu n Anggaran 2016

Perubahan Anggaran

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download Peraturan Walikota Kendari Nomor 24 Tahun 2016 melalui link di bawah ini:

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@infoperaturan.id, terima kasih.