INFO PERATURAN – Peraturan Walikota Palembang Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang
ABSTRAK
Peraturan Walikota Palembang Nomor 23 Tahun 2016 ini ditetapkan dengan pertimbangan:
- Dalam rangka mendorong peran serta pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Palembang dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlu menetapkan Pedoman Umum Sitem dan Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
Dasar hukum Peraturan Walikota Palembang Nomor 23 Tahun 2016 ini adalah:
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: Undang-Undang No.28 Tahun 1959
- Undang-Undang No.28 Tahun 1999
- Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diuba dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001
- Undang-Undang No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2015
- Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008
- Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010
- Peraturan Presiden No.81 Tahun 2010
- Peraturan Presiden No.55 Tahun 2012
- Peraturan Walikota Palembang No.11 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur mengenai:
Pedoman Umum Sitem Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur juga menganai lingkup dan batasan pengaduan;
mekanisme pengaduan;
tindak lanjut hasil telaah atas pengaduan;
Laporan Hasil Audit atas Pengaduan, dan
perlindungan terhadap pelapor.
DETAIL PERATURAN
STATUS PERATURAN
Belum ada data…
Download Peraturan Walikota Palembang Nomor 23 Tahun 2016 melalui link di bawah ini:
Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/
Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.
Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@infoperaturan.id, terima kasih.