Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 1E Tahun 2017

INFO PERATURAN – Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 1E Tahun 2017 Tentang Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan

ABSTRAK

Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 1E Tahun 2017 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa untuk mendukung tercapainya penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan untuk melaporkan harta kekayaan;
2. bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan korupso diperlukan kerjasama sinergi dengan KOmisi Pemberantasan Korupsi dalam hal kepatuhan penyampaian laporan harta kekayaan;
3. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;

Dasar hukum Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 1E Tahun 2017 ini adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988

Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum Bab II Tujuan Bab III Pejabat Penyelenggara Negara Bab IV Tim Penglola LHKPN Bab V Sanksi Bab VI Penutup

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 1E Tahun 2017 melalui link di bawah ini:

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@infoperaturan.id, terima kasih.