Peraturan Walikota Pontianak Nomor 54 Tahun 2015

INFO PERATURAN – Peraturan Walikota Pontianak Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak

ABSTRAK

Peraturan Walikota Pontianak Nomor 54 Tahun 2015 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak perlu dilakukan penyempurnaan guna mempercepat proses pelayanan perizinan.

Dasar hukum Peraturan Walikota Pontianak Nomor 54 Tahun 2015 ini adalah:

1. Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6),
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959,
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995,
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002,
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007,
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008,
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009,
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009,
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009,
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005,
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007,
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007,
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008,
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009,
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012,
18. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007,
19. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007,
20. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009,
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006,
22. Permendag Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007,
23. Permenperin Nomor 41/M-IND/PER/2008,
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.11/2009,
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009,
26. Peraturan Bersama Mendagri, Men-PU, Menkominfo dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009,
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010,
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/I/2010,
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014,
30. Peraturan Bersama Mendagri, Men-PU, Menkominfo dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009,
31. Permen PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012,
32. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008,
33. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008,
34. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999,
35. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010,
36. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011,
37. Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2008,
38. Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2008,
39. Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2015,
40. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013.

Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang:
Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup, Prinsip Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu, Jenis Pelayanan Periinan Dan Non Perizinan, Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur, Pelaksanaan Perizinan Paralel, Pelaksanaan Sistem Aplikasi Penunjang Pelayanan Perizinan Terpadu, Pengaturan Pemberian Dis-Insentif Berupa Pengurangan Retribusi Bagi Publik/Masyarakat, Pengaturan Pemberian Dis-Insentif Bagi Penyelenggara Pelayanan, Pengawasan Dan Pengendalian Perizinan Dan Non Perizinan, Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan Perizinan Dan Non Perizinan, Ketentuan Lain-Lain, dan Ketentuan Penutup.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download Peraturan Walikota Pontianak Nomor 54 Tahun 2015 melalui link di bawah ini:

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@infoperaturan.id, terima kasih.