Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2019

INFO PERATURAN – Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang

ABSTRAK

Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2019 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan terbentuknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, maka perlu adanya pendelegasian kewenangan penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang;
2. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik beserta beberapa Peraturan Perundang-Undangan sektoral terkait dengan penyelenggaraan perizinan di daerah maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 137 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang;

Dasar hukum Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2019 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
13. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014
14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014
17. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976
19. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992
20. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013
22. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014
23. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
25. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018
26. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2019
27. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
28. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2007
29. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009
30. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2009
31. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2009
32. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2010
33. Peraturan Daerah Kota Semarang Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011
34. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2014
35. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2014
36. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2016
37. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016
38. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2017
39. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2019
40. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2009
41. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/PERMENTAN/OT.140/1/2010
42. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2012
43. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013
44. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2013
45. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2013
46. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2013
47. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013
48. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013
49. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2013
50. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013
51. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013
52. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2013
53. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2014
54. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014
55. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M
56. DAG/PER/9/2014
57. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014
58. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014
59. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96/M
60. DAG/PER/12/2014
61. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 122/M
62. IND/PER/12/2014
63. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2015
64. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2015
65. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
66. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2016
67. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 05/PRT/M/2016
68. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2016
69. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016
70. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2016
71. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016
72. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39 Tahun 2016
73. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017
74. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2017
75. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017
76. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018
77. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 11 Tahun 2018
78. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018
79. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 19/Prt/M/2018
80. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018
81. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018
82. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29 Tahun 2018
83. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2018
84. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018
85. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67 Tahun 2018
86. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018
87. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 88 Tahun 2018
88. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 2 Tahun 2019
89. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2019
90. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2019
91. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 8/PRT/M/2019
92. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019
93. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2019
94. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2019

Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum Bab II Pendelegasian Kewenangan Bab III Pembentukan Tim Teknis Bab IV Pelaporan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Bab V Ketentuan Penutup

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2019 melalui link di bawah ini:

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@infoperaturan.id, terima kasih.