Qanun

Qanun Provinsi Aceh Nomor 13 Tahun 2017

INFO PERATURAN – Qanun Provinsi Aceh Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Rakyat

ABSTRAK

Qanun Provinsi Aceh Nomor 13 Tahun 2017 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

  1. bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) berfungsi menetapkan fatwa dan memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintahan Aceh, Pemerintahan Kabupaten/ Kota dan/ atau Instansi Vertikal dalam Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Masyarakat, dan Ekonomi, serta memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran islam dan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 ayat (3) dan Pasal 139 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, mengamanatkan peraturan mengenai pelaksanaan Syariat Islam dan Tata Cara Pemberian Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama. Berdasarkan Pertimbangan dimaksud perlu membentuk Qanun Aceh tentang Tata cara Pemberian Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama.

Dasar hukum Qanun Provinsi Aceh Nomor 13 Tahun 2017 ini adalah:

  1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
  5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000
  6. Qanun Provinsi NAD No.11 Tahun 2002
  7. Qanun Provinsi NAD No.9 Tahun 2003
  8. Qanun Aceh No.2 Tahun 2009
  9. Qanun Aceh No.8 Tahun 2014
  10. Qanun Aceh No.7 Tahun 2015.

Ketentuan Umum, Kewenangan, Sasaran Pemberian Pertimbangan, Bentuk Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama, Pemberian Pertimbangan terhadap Kebijakan Pemerintahan Aceh dan Kebijakan Pemerintahan Kabupaten/ Kota, Sosialisasi Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama, Pengawasan Pelaksanaan Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama, Ketentuan Lain-Lain, Penutup.

DETAIL PERATURAN

Entitas
Pemerintah Provinsi Aceh
Nomor
13 Tahun 2017
Tahun
2017
Tentang
Qanun Tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Ditetapkan Tanggal
29 Desember 2017
Diundangkan Tanggal
10 Januari 2018
Berlaku Tanggal
10 Januari 2018
Sumber
BD.2017/No.13

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download Qanun Provinsi Aceh Nomor 13 Tahun 2017 melalui link di bawah ini:

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@infoperaturan.id, terima kasih.

Share
Published by

Recent Posts

Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2024

Penetapan Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024

7 bulan ago

Peraturan Bupati Batang Nomor 63 Tahun 2023

Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang

7 bulan ago

Peraturan Bupati Batang Nomor 62 Tahun 2023

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 120 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan…

7 bulan ago

Peraturan Bupati Batang Nomor 61 Tahun 2023

Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 30 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2024

7 bulan ago

Peraturan Bupati Batang Nomor 60 Tahun 2023

Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 39 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2023

7 bulan ago

Peraturan Bupati Batang Nomor 53 Tahun 2023

Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 91 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokasi Tahun…

7 bulan ago