Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2023

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2023 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber strategis guna meningkatkan pendapatan asli daerah dan kemandirian daerah sesuai dengan prinsip Otonomi Daerah;
dalam rangka percepatan perwujudan kesejahteraan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kota Malang yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tidak lagi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, ketentuan mengenai jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, subjek pajak Daerah dan wajib pajak Daerah, subjek retribusi Daerah dan wajib retribusi Daerah, objek pajak Daerah dan retribusi Daerah, dasar pengenaan pajak Daerah, tingkat penggunaan jasa retribusi Daerah, saat terutang pajak Daerah, wilayah pemungutan pajak Daerah, serta tarif pajak Daerah dan retribusi Daerah, untuk seluruh jenis pajak Daerah dan retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;