Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2016

infoperaturan.id – Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2016 ini mengatur tentang tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata

ABSTRAK

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 tahun 2016 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

  1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (2), dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata telah ditetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata sebagaimana diubah dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 tahun 2014 Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata;
  2. bahwa Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata sebagaimana diubah dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 tahun 2014 Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata sudah tidak sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan sertifikasi usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian, sehingga perlu diganti;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata;

Dasar hukum Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 tahun 2016 ini adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817)
  2. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 166, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)
  3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966)
  4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584)
  5. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5601)
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311)
  7. Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 20)
  8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 545)

DETAIL PERATURAN

Entitas
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Nomor
1 Tahun 2016

Tahun
2016

Tentang
Permenparekraf Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata

Ditetapkan Tanggal
15 Maret 2016

Diundangkan Tanggal
22 Maret 2016

Berlaku Tanggal
22 Maret 2016

Sumber
BN. 2016 No. 437, jdih.kemenparekraf.go.id

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (229.42 KB)

 

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@infoperaturan.id, terima kasih.

Bagikan:

Tinggalkan komentar